1. Sejarah HAM

hak asasi manusia sebagaimana yang saat ini dikenal dengan baik, memiliki riwayat perjuangan panjang bahkan sejak Abad Ke-13 perjuangan untuk hak asasi manusia ini sesudah dimulai segera setelah di tanda tanganinya MAGNA CHARTA pada tahun 1215 oleh raja John Lackbland, sering sekali peristiwa ini di catat sebagai permulaan perjuangan hak-hak asasi manusia, sesungguhnya merupakan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia

perkembangan dari hak-hak asasi manusia adalah dengan ditanda tanganinya Polition of Rights pada tahun 1628 oleh raja Charles 1, dan pada tahun 1628 tersebut raja berhadapan dengan parlemen yang terdiri dari utusan rakyat (The House Of Comouons) kenyataan ini di per lihatkan bahwa perjuangan hak-hak asasi manusia memiliki yang erat sekali dengan perkembangan demokrasi.

Hak hak asasi manusia  adalah hak-hak yang dimiliki oleh setiap manusia sebagai anugerah Tuhan maha esa yang dibawa sejak lahir. Menurut UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dinyatakan HAM adalah hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah,

2. Pasal – Pasal HAM

A. Dalam Pembukaan

pembukaan undang-undang dasar 1945 menyebutkan hak-hak asasi sejak alinea pertama sampai alinea ke empat.

- Alinea pertama :  Hakekatnya adalah pengakuan kebebasan untuk merdeka

- Alinea kedua :  Indonesia sebagai negara yang adil

-Alinea ketiga : rakyat indonesia menyatakan kemerdekaannya

- Alinea ke empat: pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi dalam segala bidang

B. Dalam Batang Tubuh

Undang-undang dasar 1945 mengatur hak-hak asasi manusia dalam 7 pasal

1. Pasal 27: Tentang persamaan dalam hukum dan penghidupan yang layak bagi manusia.

2. Pasal 28: Tentang kebebasan berserikat, dan mengeluarkan pikiran secara lisan maupun tulisan.

3. Pasal 29: Tentang kemerdekaan untuk memeluk agama

4. Pasal 31: Tentang hak untuk mendapat pengajaran

5. Pasal 32: Perlindungan yang bersifat kulturil

6. Pasal 33: Tentang hak ekonomi

7. Pasal 34: Tentang kesejahteraan sosial

3 .Penerapan HAM

hak asasi manusia bersifat universal , memperhitungkan budaya dan tradisi negara setempat.
Dalam  hal ini budaya dan tradisi  merupakan kodrat manusia.

konsep HAM yang ditawarkan Brugger adalah
penghormatan terhadap tradisi dan budaya,penerapan
HAM harus mempertimbangkan budaya dan tradisi, karena hal itu
merupakan  dasar antropologi

Namun demikian, implementasi HAM di negara Islam
dan Asia perlu memperhitungkan perbedaan ekonomi dan kondisi budaya di
negara setempat.

di Indonesia HAM secara mendasar
tercantum dalam Pancasila dan UUD 45, antara lain di pasal 27-31, 33
dan 34 serta dalam berbagai ketentuan perundang-undangan lain.

rumusan yang pada intinya :
merupakan hak dasar warga negara sebagai makhluk sosial,
yaitu manusia diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan
martabatnya, hak dan kewajiban-kewajiban asasinya, tanpa membeda-bedakan suku,
keturunan, agama dan kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial,
warna kulit dan sebagainya. Karena itu dikembangkan sikap saling
mencintai sesama manusia, sikap tenggang rasa dan “tepa salira”.

Leave a Reply